Bisakah rakyat Indonesia mendapatkan jaminan kesehatan nasional (JKN) secara gratis? Mari terlebih dulu kita hitung berapa beban anggaran negara untuk menggratiskan JKN.

Total pembayaran klaim BPJS Kesehatan tahun 2017 adalah 84 triliun. Data 2018 belum ada laporannya, katakanlah di sekitar angka 90 triliun. Namun karena saat ini pun pemerintah sudah membayarkan iuran peserta yang miskin total 25,5 triliun, maka untuk menggratiskan JKN secara keseluruhan butuh tambahan anggaran minimal 70 triliun.

Darimana alokasi anggaran untuk JKN gratis ini didapatkan. Katakanlah kita tidak ingin meningkatkan pungutan apapun, cukai rokok sekalipun. Pilihan kita hanya mengalihkan anggaran dari belanja lainnya. Belanja apa yang bisa dikurangi? Salah satu kemungkinannya adalah belanja infrastruktur yang sekitar 410 triliun. Jika dana penggratisan JKN diambilkan dari sini, masih tersisa belanja untuk infrastruktru sekitar 340 triliun, masih sedikit lebih besar daripada angkanya di tahun 2016 yang 317 triliun.

Tapi bijakkah mengurangi belanja infrastruktur ketika Indonesia baru mulai mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur? Itu pun baru biaya untuk menangani masalah partisipasi, dengan asumsi struktur biaya yang sama. Sementara di aspek kualitas layanan kesehatan juga banyak yang perlu dibenahi dan mau tidak mau akan melibatkan biaya besar untuk menambah kapasitas dan kualitas. Semakin banyak keperluan lain yang harus dikorbankan untuk menambal sisi ini jika tidak ada tambahan pendapatan negara.

Pada akhirnya, jika memang kita merasakan kebutuhan peningkatan ketersediaan dan kualitas barang dan layanan publik yang bermacam, dan tidak ingin mengorbankan salah satu untuk yang lain, maka kita perlu membayarnya dengan iuran yang lebih besar. Kita tidak bisa mengandalkan pajak dosa, seperti cukai rokok, karena berarti kita tidak akan pernah serius untuk mengeliminasi “dosa” itu karena pembiayaan barang publik tergantung padanya. Pembiayaan dengan utang hanya memindahkan beban ke masa depan, dan meningkatkan risiko ekonomi.

Ketika kita mengagumi layanan publik di negara maju, kita suka terlupa bahwa masyarakat di sana membayar mahal untuk itu dengan potongan pajak yang tinggi. Masyarakat di negara Skandinavia bisa membayar pajak penghasilan lebih dari separuh penghasilan, belum lagi pajak penjualannya.